Manajemen Desa Wisata VII : Pentingnya Lembaga dalam suatu Desa Wisata

Lembaga dalam suatu Desa Wisata

            Faktor pendukung dalam pengembangan dan kemajuan suatu desa wisata, salah satunya ialah adanya suatu lembaga/organisasi yang terjun secara penuh untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Dalam lembaga tersebut perlu melibatkan seluruh masyarakat lokal, baik anak-anak, remaja maupun orang tua dari segala latar belakang. Selain mengandalkan peran dari masyarakat lokal, kelembagaan tersebut dapat dibantu oleh pemerintah, akademisi, dan semacamnya sebagai wadah mengedukasi masyarakat lokal untuk menjadikan desa wisata tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Sebesar apapun dan sebagus apapun potensi yang akan menjadi komoditas unggulan di suatu desa wisata, jika tidak ada suatu lembaga atau bahkan terbentuk suatu lembaga yang hanya sebagai formalitas, maka bisa dipastikan kegiatan pariwisata itu tidak akan lama, karena pariwisata dengan segala karakteristiknya tetap diperlukan pengelolaan yang profesional dan inovatif.  

Setelah melakukan diskusi kemarin, kelompok kami menyepakati bahwa dalam suatu desa wisata harus terdapat susunan lembaga yang jelas dan terstruktur, sehingga masyarakat lokal pun dapat bekerja sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing yang telah disepakati. Berikut contoh susunan lembaga yang baik di suatu desa wisata :

1.      Ketua Umum

2.      Wakil Ketua

3.      Bendahara I dan Bendahara II

4.      Sekertaris I dan Sekertaris II

5.      Sie Pemasaran

6.      Sie Home Industry

7.      Sie Seni dan Budaya

8.      Sie Keamanan dan Kebersihan

9.      Sie Homestay

10.  Sie Konsumsi

Di Yogyakarta, dapat kita lihat contoh dari desa wisata yang sangat baik dalam hal lembaga ialah Desa Wisata Kembang Arum. Di desa wisata ini dapat kita lihat adanya struktur lembaga yang sudah jelas sesuai dengan kebutuhan desa wisata tersebut. Masyarakat lokal begitu antusias dan saling bekeja sama antar-anggota dalam hal pembangunan desa wisata tersebut. Anggota lembaga (masyarakat lokal) tersebut sudah dibimbing dan diedukasi mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab. Bahkan, di desa tersebut dalam beberapa pekan sekali melakukan evaluasi untuk pembenahan sistem pelayanan, menampung keluhan wisatawan dan merencanakan inovasi untuk semakin menjadikan desa wisata tersebut lebih baik. Sehingga dengan adanya kelembagaan yang baik di desa wisata tersebut, tentu wisatawan akan merasakan kepuasan ketika berkunjung dan kesejahteraan m,asyarakat lokal pun semakin bertambah.

Namun, hal berbeda terjadi pada Desa Wisata Kauman. Di desa wisata ini memang terdapat suatu lembaga yang mengelola desa wisata tersebut, namun tidak begitu difungsikan atau sebagai formalitas saja. Ketika beberapa pekan lalu, seorang teman saya mengunjungi desa wisata tersebut, terdapat masyarakat lokal yang tidak mengetahui sedikitpun mengenai lembaga yang ada di desa tersebut dan peran belaiu sebagai masyarakat lokal daerah tersebut. Selain tidak melibatkan seluruh masyarakat lokal, desa wisata tersebut kurang menggunakan lembaga tersebt untuk update terhadap perkembangan desa wisata lainnya, sehingga tidak ada inovasi dari para anggota untuk diterapkan dalam pengembangan desa wisata tersebut. Maka tidak heran, apabila desa wisata ini dinilai kurang berkembang dibanding Desa Wisata Kembangarum.